Setelah menguraikan tindak pidana dari segi pengertian dan dari segi unsur-unsur, maka kali ini akan diuraikan tentang jenis-jenis dari tindak pidana. Secara umum tindak pidana dapat dibedakan atas dasar-dasar tertentu, yaitu 1. Tindak pidana dapat dibedakan secara kualitatif atas kejahatan dan a. Kejahatan Secara doktrinal kejahatan adalah rechtdelicht, yaitu perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan keadilan, terlepas apakah perbuatan itu diancam pidana dalam suatu undang-undang atau tidak. Misalnya pembunuhan, pencurian, dan sebagainya. b. Pelanggaran Jenis tindak pidana ini disebut wetsdelicht, yaitu perbuatan-perbuatan yang oleh masyarakat baru disadari sebagai suatu tindak pidana, karena undang-undang merumuskannya sebagai delik. Misalnya pelanggaran lalu lintas dan sebagainya. 16 2. Menurut cara merumuskannya, tindak pidana dapat dibedakan atas tindak pidana formil dan tindak pidana a. Tindak pidana formil Adalah tindak pidana yang perumusannya dititik beratkan pada perbuatan yang dilarang. Artinya tindak pidana dianggap telah terjadi/selesai dilakukannya perbuatan yang dilarang undang-undang, tanpa mempersoalkan akibat. Misalnya pencurian, dan sebagainya. b. Tindak pidana materil Adalah tindak pidana yang perumusannya dititik beratkan pada akibat yang dilarang. Artinya tindak pidana baru dianggap telah terjadi apabila akibat yang dilarang itu telah terjadi. Misalnya pembunuhan. 3. Berdasarkan bentuk kesalahannya, tindak pidana dapat dibedakan atas tindak pidana kesengajaan dan tindak pidana kealpaan delik dolus dan delik culpa.23 a. Tindak pidana kesengajaan/ delik dolus Adalah tindak pidana yang memuat unsur kesengajaan. Misalnya tindak pidana pembunuhan dalam Pasal 338 KUHP, tindak pidana pemalsuan mata uang dalam Pasal 245 KUHP, dll. 22 Ibid., hlm. 118. 17 b. Tindak pidana kealpaan/ delik culpa Adalah tindak pidana yang memuat unsur kealpaan. Misalnya delik yang diatur dalam Pasal 359 KUHP, yaitu karena kealpaannya mengakibatkan matinya orang, dan sebagainya. 4. Berdasarkan macam perbuatannya, tindak pidana dapat dibedakan atas tindak pidana/delik comissionis, delik omissionis, dan delik comissionis per omissionis a. Delik comissionis Adalah delik yang berupa pelanggaran terhadap larangan, yaitu berbuat sesuatu yang dilarang. Misalnya melakukan penipuan, pembunuhan, perjudian, dan sebagainya. b. Delik omissionis Adalah delik yang berupa pelanggaran terhadap perintah, yaitu tidak berbuat sesuatu yang diperintah. Misalnya tidak menghadap sebagai saksi di muka persidangan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 552 KUHP. c. Delik comissionis per omissionis comissa Adalah delik yang berupa pelanggaran terhadap larangan, akan tetapi dilakukan dengan cara tidak berbuat. Misalnya seorang ibu yang membunuh anaknya dengan cara tidak memberi air 18 susu pelanggaran terhadap larangan untuk membunuh sebagaimana diatur dalam Pasal 338 atau Pasal 340 KUHP. Selain yang telah diuraikan diatas, dalam berbagai literatur hukum pidana lainnya, masih ada beberapa jenis tindak pidana lainnya. B. Perjudian 1. Pengertian Perjudian Perjudian secara tegas dinyatakan sebagai kejahatan terhadap kesopanan didalam KUHP, sehingga para pelakunya dapat dikenai suatu sanksi pidana. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia KBBI, yang dimaksud dengan “judi” adalah 25 “Permainan yang memakai uang/barang berharga sebagai taruhan seperti main dadu, kartu”. Sedangkan yang dimaksud dengan “berjudi” adalah26 1. Mempertaruhkan sejumlah uang/harta dalam permainan tebakan berdasarkan kebetulan dengan tujuan mendapatkan sejumlah uang atau harta yang lebih besar daripada jumlah uang/harta semula. 2. Bermain dadu kartu atau sebagainya dengan taruhan uang/harta. Dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 Tentang Penertiban Perjudian, tidak ada penjelasan secara detail defenisi dari perjudian. 25 Departemen Pendidikan Nasional, 2008, Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, hlm. 479. 19 Namun dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana KUHP. Pasal 303 ayat 3 berbunyi “Yang dimaksud dengan permainan judi adalah tiap-tiap permainan, dimana kemungkinan untuk menang pada umumnya bergantung pada peruntungan belaka, juga karena pemainnya lebih terlatih atau lebih mahir, dalam pengertian permainan judi termasuk juga segala pertaruhan tentang keputusan perlombaan atau permainan lainnya yang tidak diadakan antara mereka yang turut berlomba atau bermain, demikian juga segala pertaruhan lainnya.”27 Dari rumusan diatas sebenarnya ada dua pengertian perjudian, yaitu28 1. Suatu permainan yang kemungkinan mendapat untung bergantung pada peruntungan atau nasib belaka. Pada jenis perjudian ini, menang atau kalah dalam arti mendapat untung atau rugi hanyalah bergantung pada keberuntungan saja atau secara kebetulan saja, misalnya dalam permainan judi dengan menggunakan dadu; 2. Permainan yang kemungkinan mendapatkan untung atau kemenangan sedikit banyak bergantung pada kepandaian dan kemahiran pemainnya. Misalnya permainan melempar bola, permainan memanah, bermain bridge atau domino. Dua pengertian perjudian diatas, diperluas juga pada dua macam pertaruhan, yaitu29 27 Pasal 303 Ayat 3 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang KUHP 28 Adami Charzawi, 2005, Tindak Pidana Mengenai Kesopanan, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 166. 20 1. Segala bentuk pertaruhan tentang keputusan perlombaan lainnya yang tidak diadakan oleh mereka yang turut berlomba atau bermain. 2. Segala bentuk pertaruhan lainnya yang tidak ditentukan. Dengan kalimat yang tidak menentukan bentuk pertaruhan secara limitatif, maka segala bentuk pertaruhan dengan cara bagaimana pun dalam segala hal manapun adalah termasuk perjudian. Seperti beberapa permainan kuis untuk mendapatkan hadiah yang ditayangkan di televisi termasuk juga perjudian dalam Pasal ini. Tetapi permainan kuis itu tidak termasuk permaina judi yang dilarang karena bersifat hiburan dan telah mendapat izin dari pihak yang berwenang. Pada dasarnya perjudian adalah permainan dimana adanya pihak yang saling bertaruh untuk memilih satu pilihan diantara beberapa pilihan, dimana hanya ada satu pilihan saja yang benar dan menjadi pemenang. Pihak yang kalah taruhan akan memberikan taruhannya kepada pihak pemenang. Peraturan dan jumlah taruhan ditentukan sebelum pertandingan atau permainan dimulai. Terkait dengan perjudian banyak negara yang melarang perjudian sampai taraf tertentu. Terutama beberapa negara Islam melarang perjudian dan hampir semua negara-negara mengatur itu. Kebanyakan hukum negara-negara tidak mengatur tentang 21 perjudian, dan memandang sebagai akibat dari konsekuensi masing-masing, serta tidak dapat dilaksanakan oleh proses yang sah sebagai undang-undang. 2. Unsur-Unsur Tindak Pidana Perjudian Perjudian di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana KUHP diatur dalam Bab XVI Pasal 303 dan Pasal 303 bis, dimana perjudian ditetapkan sebagai kejahatan terhadap kesopanan. Oleh karena itu perjudian merupakan tindak pidana, maka praktiknya dalam masyarakat perlu untuk ditanggulangi karena perbuatan tersebut dapat berdampak pada terganggunya ketertiban masyarakat. a. Pasal 303 KUHP Dalam Pasal 303 KUHP disebutkan 1 Dengan hukuman penjara selama-lamanya sepuluh tahun atau denda sebanyak-banyaknya dua puluh lima juta rupiah, dihukum barangsiapa dengan tidak berhak 1e. dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai mata pencaharian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu; 2e. dengan sengaja menawarkan atau memberkan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermai judi, atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk 22 itu, dengan tidak mempedulikan apakah untuk menggunakan kesempatan itu dengan adanya suatu syarat atau perjanjian atau dengan suatu cara apapun; 3e. menjadikan turut serta pada permainan judi sebagai mata pencaharian. 2 Kalau si tersalah melakukan kejahatan itu dalam jabatannya, dapat ia dipecat dari jabatannya itu. 3 Yang dikatakan main judi yaitu tiap-tiap permainan, yang mendasarkan pengharapan buat menang pada umumnya bergantung kepada untung-untungan saja, dan juga kalau pengharapan itu jadi bertambah besar karena kepintaran dan kebisaan pemain. Yang juga terhitung masuk main judi ialah pertaruhan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain, yang tidak diadakan oleh mereka yang turut berlomba atau bermain itu, demikian juga segala pertaruhan yang lainnya. Yang menjadi objek dari ketentuan tersebut adalah permainan judi hazardspel. Namun, KUHP tidak memuat tentang bentuk-bentuk permaian judi secara rinci. Menurut tidak semua permainan dapat dikategorikan sebagai permainan judi, tetapi hanya permainan-permainan yang mempertaruhkan segala sesuatu yang bernilai dan 30 R Soesilo, 1995, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Serta Komentar-Komentarnya 23 kemenangannya atau keuntungannya didasarkan pada kebetulan, nasib, peruntungan yang tidak dapat direncanakan dan diperhitungkan, seperti dalam permainan dadu, selikuran, roulette, bakarat, kocok, tombola, termasuk juga totalisator pada pacuan kuda, pertandingan bola, dan sebagainya. Dalam rumusan Pasal 303 tersebut, ada 5 lima macam kejahatan mengenai hal perjudian hazardspel yang dimuat dalam ayat 131 1. butir 1e ada dua macam kejahatan; 2. butir 2e ada dua macam kejahatan; dan 3. butir 3e ada satu macam kejahatan. Kejahatan Pertama dimuat dalam butir 1e yaitu kejahatan yang “ melarang orang yang tidak berhak tanpa izin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai mata pencaharian”. Dengan demikian jenis kejahatan ini terdiri dari unsur-unsur yaitu Unsur-unsur Objektif a. Perbuatannya 1. menawarkan kesempatan; 2. memberikan kesempatan. b. Objek untuk bermain judi tanpa izin 24 c. Dijadikannya sebagai mata pencaharian. Unsur Subjektif d. Dengan sengaja Dalam kejahatan pertama ini, si pelaku tidak bermain judi. Disini tidak ada larangan main judi, tetapi perbuatan yang dilarang adalah 1 menawarkan kesempatan bermain judi, dan 2 memberikan kesempatan bermain judi. Dengan kata lain, dapat dikatakan bahwa ketentuan ini ditujukan bagi para bandar judi. Sementara itu, orang yang bermain judi dapat dipidana berdasarkan kejahatan yang dirumuskan pada Pasal 303 bis yang akan dibahas kemudian. Dalam kejahatan pertama terdapat pula unsur kesengajaan. Artinya si pelaku memang menghendaki untuk melakukan perbuatan menawarkan kesempatan atau memberikan kesempatan untuk bermain judi. Si pelaku sadar bahwa yang ditawarkan atau yang diberi kesempatan itu adalah orang-orang yang akan bermain judi, dan disadarinya bahwa perbuatan itu dijadikan sebagai mata pencaharian, artinya ia sadar bahwa dari perbuatannya itu ia mendapatkan uang untuk biaya kehidupannya. 25 Kejahatan kedua yang dimuat dalam butir 1e adalah “melarang orang yang tanpa izin dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan perjudian”. Dengan demikian unsur-unsurnya yaitu Unsur-unsur Objektif a. Perbuatannya turut serta; b. Objek dalam suatu kegiatan usaha permainan judi tanpa izin; Unsur Subjektif c. Dengan sengaja Pada kejahatan kedua ini, perbuatannya adalah turut serta deelnemen. Artinya ia ikut terlibat bersama orang lain dalam usaha permainan judi yang disebutkan pada kejahatan pertama. Apabila dihubungkan dengan bentuk-bentuk penyertaan yang ditentukan dalam Pasal 55 dan Pasal 56 KUHP, pengertian turut serta menurut Pasal 303 ini adalah lebih luas dari pada sekedar turut serta pada bentuk orang yang turut melakukan medepleger. Pengertian dari perbuatan turut serta atau penyertaan deelnemen disini adalah selain orang yang melakukan perbuatan seperti orang yang turut serta medepleger menurut Pasal 55 KUHP, juga termasuk orang yang membantu melakukan medeplichtig dalam Pasal 56 KUHP, tetapi tidak termasuk orang yang menyuruh melakukan doen pleger atau orang yang membujuk melakukan uitlokker, karena kedua bentuk yang disebutkan terakhir ini tidak terlibat 26 secara fisik dengan orang yang melakukan perbuatan yang terlarang Keterlibatan secara fisik orang yang turut serta dalam kegiatan usaha permainan judi tanpa izin, yang dimaksudkan pada bentuk pertama, terdiri dari perbuatan menawarkan kesempatan dan memberikan kesempatan kepada orang lain untuk bermain judi sehingga orang tersebut mendapat uang atau penghasilan. Jadi yang dimaksud dengan kegiatan usaha permainan judi adalah setiap kegiatan yang menyediakan waktu dan tempat pada orang-orang untuk bermain judi, yang dari kegiatan itu dia mendapatkan uang atau penghasilan. Seperti juga pada kejahatan pertama, pada kejahatan kedua ini terdapat unsur kesengajaan. Kesengajaan disini harus ditujukan pada unsur perbuatan turut serta dalam kegiatan atau usaha permainan judi. Artinya si pembuat menghendaki untuk melakukan perbuatan turut serta dan disadarinya bahwa keturutsertaannya itu adalah dalam kegiatan permainan judi. Kejahatan ketiga ialah “melarang yang tanpa izin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi”. Dengan demikian terdiri dari unsur-unsur Unsur-unsur Objektif a. Perbuatan 1 menawarkan, 2 memberi kesempatan 27 b. Objek kepada khalayak umum c. Untuk bermain judi tanpa izin Unsur Subjektif d. Dengan sengaja Kejahatan perjudian ketiga ini sangat mirip dengan kejahatan bentuk pertama. Persamaanya adalah unsur perbuatan, yaitu menawarkan atau memberikan kesempatan untuk bermain judi. Sedangkan perbedaanya adalah sebagai berikut33 1. Pada bentuk pertama, perbuatan menawarkan atau memberikan kesempatan tidak disebutkan kepada siapa ditujukan, bisa kepada seseorang atau beberapa orang. Sedangkan kepada khlayak umum, tidak berlaku kejahatan bentuk ketiga ini jika hanya ditujukan pada sesorang atau beberapa orang saja. 2. Pada bentuk pertama, secara tegas disebutkan bahwa kedua perbuatan itu dijadikan sebagai mata pencaharian, sedangkan pada bentuk ketiga ini tidak terdapat unsur pencaharian. Kejahatan keempat dalam Pasal 303 ayat 1 KUHP adalah “larangan dengan sengaja turut serta dalam menjalankan kegiatan usaha perjudian tanpa izin”. Dimana unsur-unsurnya adalah sebagai berikut 28 Unsur-unsur Objektif a. Perbuatannya turut serta; b. Objeknya dalam usaha permainan judi tanpa izin; Unsur Subjektif c. Dengan sengaja Bentuk keempat ini juga hampir sama dengan bentuk kedua, perbedaanya adalah terletak pada unsur turut sertanya. Pada bentuk kedua unsur turut sertanya ditujukan pada kegiatan usaha perjudian sebagai mata pencaharian, sedangkan dalam bentuk keempat ini, unsur turut sertanya ditujukan bukan untuk mata pencaharian. Kegiatan usaha perjudian disini adalah kegiatan dalam melakukan perbuatan menawarkan kesempatan dan perbuatan memberikan kesempatan bermain judi kepada Kejahatan kelima mengenai perjudian ialah “melarang orang yang melakukan perbuatan turut serta dalam permainan judi yang dijadikannya sebagai mata pencaharian”. Dengan demikian unsur-unsurnya sebagai berikut35 a. Perbuatannya turut serta b. Objek dalam permainan judi tanpa izin c. Sebagai mata pencaharian. 34 Ibid., hlm. 165. 29 Dalam bentuk kelima ini juga terdapat unsur turut serta, namun turut serta dalam bentuk kelima ini bukan lagi mengenai turut serta dalam hal menawarkan atau memberikan kesempatan untuk bermain judi, melainkan turut serta dalam permainan judi itu sendiri. b. Pasal 303 bis KUHP 1 Diancam dengan pidana penjara maksimum empat tahun atau pidana denda maksimum sepuluh juta rupiah; Ke-1 Barangsiapa yang menggunakan kesempatan sebagaimana tersebut dalam Pasal 303, untuk bermain judi; Ke-2 Barangsiapa yang turut serta bermain judi di jalan umum atau di suatu tempat terbuka untuk umum, kecuali jika untuk permainan judi tersebut telah diberi izin oleh penguasa yang berwenang. 2 Jika ketika melakukan kejahatan itu belum lewat dua tahun sejak pemidanaan yang dulu yang sudah menjadi tetap karena salah satu kejahatan ini, ancamannya dapat menjadi pidana penjara maksimum enam tahun, atau denda maksimum lima belas juta rupiah. Dalam pasal ini, terdapat 2 dua jenis kejahatan tentang perjudian, yaitu 1 melarang orang yang bermain judi dengan menggunakan kesempatan yang diadakan dengan melanggar Pasal 303, dan 2 30 melarang orang ikut serta bermain judi di jalan umum, di pinggir jalan, atau di tempat lain yang dapat dikunjungi umum, kecuali ada izin dari penguasa untuk mengadakan perjudian itu36. 1. Bentuk Pertama Pada bentuk pertama terdapat unsur-unsur sebagai berikut37 a. Perbuatan bermain judi b. Dengan menggunakan kesempatan yang diadakan dengan melanggar Pasal 303 KUHP. Kejahatan dalam Pasal 303 bis ini tidak berdiri sendiri, melainkan bergantung pada terwujudnya Pasal 303 KUHP. Tanpa terjadinya pelanggaran Pasal 303 KUHP, maka pelanggaran Pasal 303 bis KUHP juga tidak ada. 2. Bentuk Kedua Pada bentuk kedua ini unsur-unsurnya sebagai berikut38 a. Perbuatan ikut serta bermain judi; b. Tempatnya jalan umum, pinggir jalan, tempat yang dapat dikunjungi umum; c. Perjudian itu tanpa izin dari penguasa yang berwenang. 36 Ibid., hlm. 168. 37 Ibid., hlm. 169. 31 Dalam kejahatan pertama tidak disebutkan adanya unsur tanpa mendapat izin/ tidak berhak, karena menurut Pasal 303 perbuatan memberikan kesempatan bermain judi itu sendiri memang harus tanpa izin, sudah barang tentu orang yang menggunakan kesempatan yang diadakan menurut Pasal 303 dengan sendirinya adalah tanpa izin. Lain halnya dengan kejahatan bentuk kedua menurut Pasal 303 bis ini, harus disebutkan tanpa izin, walaupun rumusannya dalam kalimat lain yaitu “kecuali kalau ada izin”. Sebab jika tidak ditambahkan unsur demikian, setiap bentuk permainan judi akan dijatuhi dengan pidana, dan hal ini tidak sesuai dengan konsep perjudian menurut KUHP, dimana permainan judi hanya dilarang apabila dilakukan tanpa izin, yang merupakan sifat melawan hukum. Dari ketentuan Pasal 303 bis ini dapat dilihat adanya kelonggaran yang diberikan dalam hal tempat untuk bermain judi itu sendiri, dimana pelaksanaan kegiatan perjudian ialah harus telah mendapatkan izin dari pihak yang berwenang. Tidaklah dilarang suatu permainan judi yang dilakukan di suatu rumah yang tidak dapat dilihat dari jalan umum39. Sama halnya dengan izin yang ada dalam Pasal 303 KUHP, izin tersebut diberikan agar perjudian dapat dikoordinasi dengan baik sehingga tidak 39 Wirjono Prodjodikoro, 2003, Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia, PT Refika Aditama, Bandung, hlm. 130. 32 meresahkan masyarakat dan ketertiban masyarakat pun dapat tetap terpelihara dan terjaga. Kemudian dalam ayat 2 ada diatur mengenai residivis perjudian, dimana bagi mereka yang menjadi residivis dalam perjudian dihukum dengan ancaman pidana penjara maksimal 6 enam tahun atau pidana denda maksimal sebasar Rp. lima belas juta rupiah. Dulu, orang-orang yang menggunakan kesempatan untuk bermain judi yang diadakan dengan melanggar ketentuan Pasal 303 KUHP dihukum dengan Pasal 542 KUHP. Namun, dengan ditetapkannya perjudian sebagai kejahatan, maka Pasal 542 KUHP tersebut dihapuskan dan diganti menjadi Pasal 303 bis menurut UU No. 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian. 3. Jenis-Jenis Tindak Pidana Perjudian Secara garis besar perjudian dibagi kedalam 2 dua jenis, yaitu 1. Perjudian yang bukan merupakan tindak pidana yang apabila pelaksanaannya telah mendapat izin terlebih dahulu dari pejabat yang berwenang seperti a. Casino dan petak Sembilan di Jakarta; b. Undian berhadiah yang sudah berubah menjadi undian sosial berhadiah. 33 Jenis perjudian diatas bukanlah merupakan kejahatan karena perbuatan tersebut telah hilang sifat melawan hukumnya dengan adanya izin berupa legitimasi perjudian dari pemerintah. Hal ini berlandaskan pada Undang-undang Nomor 22 Tahun 1954 tentang Undian. Pasal 1 dan Pasal 2 UU tersebut menyebutkan Undian yang diadakan itu ialah oleh a Negara; b Oleh suatu perkumpulan yang diakui sebagai badan hukum atau oleh suatu perkumpulan yang telah berdiri sedikit satu tahun, di dalam lingkungan yang terbatas pada anggota untuk keperluan sosial,40 Sementara itu dalam penjelasan Pasal 1 ayat 1 PP Tahun 1981 tentang Penertiban Perjudian, perjudian dikategorikan dalam 3 tiga jenis, yaitu 41 a. Perjudian di Kasino, antara lain terdiri dari 1 Roulette; 2 Black Jack; 3 Baccarat; 4 Creps; 5 Keno; 6 Tombola; 7 Super Ping-Pong; 8 Lotto Fair; 40 Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1954 Tentang Undian 41 Penjelasan Pasal 1 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1981 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 Tentang Penertiban Perjudian. 34 9 Satan; 10 Paykyu; 11 Slot Machine; 12 Ji Si Kie; 13 Big Six Wheel; 14 Chuca Luck; 15 Lempar paser/ bulu ayam pada sasaran atau papan yang berputar; 16 Pachinko; 17 Poker; 18 Twenty One; 19 HwaHwe; 20 Kiu-kiu b. Perjudian di Tempat Keramaian 1 Lempar Gelang; 2 lempar Uang; 3 Kim; 4 Pancingan; 5 Menembak sasaran yang tidak berputar; 6 Lempar bola; 7 Adu ayam; 8 Adu sapi; 9 Adu kerbau; 10 Adu kambing; 11 Pacuan kuda; 12 Pacuan anjing; 13 Mayong; 14 Erek-erek. c. Perjudian yang dikaitkan dengan alasan-alasan lain, antara lain perjudian yang dikaitkan dengan kebiasaan; 1 Adu ayam; 2 Adu sapi; 3 Adu kerbau; 4 Pacu kuda; 5 Karapan sapi; 6 Adu domba/kambing. 35 Perjudian dalam bentuk ketiga ini tidak termasuk ke dalam pengertian penjelasan sebagaimana disebutkan diatas, apabila kebiasaan yang bersangkutan berkaitan dengan upacara keagamaan, dan sepanjang hal itu tidak merupakan perjudian.

berikut ini termasuk bentuk bentuk perjudian yaitu